Langsung ke konten utama

Tribun07

Cari Blog Ini

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Tolak Pinjaman Nama atau Nomor Rekening untuk Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Tolak Pinjaman Nama atau Nomor Rekening untuk Judi Online

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Profil Saya

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Nama Perusahaan	Tribun07
tempat	Semarang, Jawa Tengah
Pendirian	Juni 2024
Jabatan	Freelance
Deskripsi Blog	Platform Berita

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Tolak Pinjaman Nama atau Nomor Rekening untuk Judi Online

Imbauan Menko PMK kepada Masyarakat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar menolak apabila ada seseorang yang meminta untuk meminjam nama atau nomor rekening mereka dengan tawaran imbalan. Muhadjir mengingatkan bahwa banyak orang menggunakan modus ini untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Juni 2024, Muhadjir menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap permintaan tersebut. "Terutama bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di desa-desa, jika ada orang yang ingin meminjam nama atau nomor rekening dengan janji imbalan, jangan dilayani. Harus ditolak," ujarnya. "Nama dan nomor rekening itu nantinya akan digunakan untuk judi online oleh pihak yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada orang lain," tambahnya. Konsekuensi Hukum Muhadjir juga mengingatkan bahwa masyarakat yang memberik

Sinergi antara Polri dan Masyarakat dalam Pemberantasan Judi Online

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pemberantasan Judi Online Judi online telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Polri berkomitmen penuh untuk memberantas judi online, yang dianggap sebagai 'penyakit' masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menangkap bandar judi yang dianggap kebal terhadap hukum. Hingga 25 Juni 2024, Polri telah menangkap sejumlah individu yang diyakini sebagai bandar judi online. Direktur Eksekutif SARA Institute, Muhammad Wildan, memberikan apresiasi kepada Mabes Polri atas upaya mereka dalam memberantas masalah ini. Menurut Wildan, judi online adalah isu yang sangat penting untuk diperhatikan. "Masalah judi online ini perlu kita awasi bersama agar tidak merusak generasi muda di masa depan," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diterima pada Rabu, 26 Juni 2024. Wildan meyakini bahwa dengan penangkapan bandar judi online, Polri telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas jaringan judi onlin

Kompolnas Mengusulkan Pemasangan Body Camera bagi Seluruh Anggota Polisi saat Bertugas

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan usulan agar setiap anggota polisi dilengkapi dengan body camera atau kamera yang terpasang pada tubuh saat menjalankan tugas atau patroli di lapangan. Usulan ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mencegah dan memantau tindakan anggota polisi di lapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Usulan ini muncul setelah kasus tewasnya Afif Maulana, seorang pelajar berusia 13 tahun. "Kompolnas telah lama merekomendasikan penggunaan body camera kepada seluruh anggota Polri yang bertugas di lapangan," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, saat dihubungi pada Rabu, 26 Juni 2024. Poengky menjelaskan bahwa pemasangan body camera pada setiap anggota polisi sangat efektif untuk memastikan bahwa mereka bertindak profesional dalam menjalankan tugas mereka di lapangan. "Penggunaan body camera merupakan bentuk pengawasan sekaligus pertanggungjawaban profesionalitas anggota," tambahnya. Menurut Poengky, jika setiap anggota poli

Diberdayakan oleh Blogger